Kamis, 11 Maret 2010 | 17:57 WIB
Partai Buruh Israel Mungkin Keluar dari Koalisi
(Vibizdaily - Internasional) Partai Buruh Israel mungkin keluar dari koalisi yang berkuasa akibat keputusan membangun 1.600 rumah pemukim di wilayah Arab yang dicaplok Yerusalem timur, kata Menteri Pertanian Shalom Simhon memperingatkan pada Kamis.
"Anggota Partai Buruh semakin sulit berperan serta dalam pemerintah koalisi sehubungan dengan tujuan usaha memulai kembali upaya perdamaian dengan Palestina," kata Simhon kepada radio tentara.
"Kemarahan (Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden benar. Kesalahan gawat sudah dilakukan dan ada harga untuk membayarnya, tambahnya.
Kementerian dalam negeri Israel pada Selasa menyatakan menyetujui pembangunan 1.600 rumah baru di Ramat Shlomo, permukiman Yahudi di bagian timur Yerusalem, yang berpenduduk sebagian besar suku Arab.
Langkah bermasalah itu membuat marah Palestina, yang menganggap permukiman menjadi perintang utama pada persetujuan perdamaian, dan yang ingin Yerusalem yang dicaplok Israel itu sebagai ibu kota negara masa depan mereka.
Berita itu juga memicu kemarahan Biden, yang mengunjungi Israel dan wilayah Palestina, dengan mengutuk kebijakan tersebut.
Kementerian Pertahanan Israel pada Rabu mengecam pengumuman bahwa 1.600 rumah baru pemukim akan dibangun di Yerusalem timur, yang bersamaan dengan kunjungan wakil presiden Amerika Serikat untuk mendorong pembicaraan perdamaian baru.
"Kelompok Menteri Pertahanan Ehud Barak mengungkapkan kemarahan setelah pengumuman itu, yang mempengaruhi perundingan perdamaian dengan Palestina, yang merupakan kepentingan tertinggi Israel," kata pernyataan kantornya.
"Sumber di kementerian pertahanan menekankan bahwa Israel bertindak berbulan-bulan membangun kepercayaan di antara pihak agar perundingan bisa dimulai dan pengumuman itu akan sangat memengaruhi," kata pernyataan tersebut.
"Isi dan waktu pengumuman itu, terutama dengan peluncuran perundingan, yang berdekatan adalah satu langkah yang meremehkan kepercayaan, yang kita perlukan sekarang dan melawan pembicaraan membangun, yang saya lakukan di sini di Israel," kata Biden pada Selasa malam.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-moon pada Selasa mengutuk rencana Israel membangun 1.600 rumah lagi di wilayah Arab, yang didudukinya, tempat rakyat Palestina akan mendirikan negara mereka.
Pernyataan petinggi badan dunia itu menggemakan kembali tanggapan Biden sebelumnya.
"Sekretaris jenderal mengutuk rencana Kementerian Dalam Negeri Israel membangun 1.600 rumah baru di Jerusalem Timur," kata pernyataan juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Martin Nesirky.
"Ban menegaskan kembali bahwa pembangunan permukiman tidak sah berdasarkan atas hukum antarbangsa," katanya.
"Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa pemukiman bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan atas Peta Jalan dan merusak gerakan ke arah perdamaian," katanya merujuk pada rencana perdamaian.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Rabu malam menyatakan kepada Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Moussa bahwa Palestina takkan terlibat dalam pembicaraan apa pun dengan Israel pada saat ini.
Laporan kantor berita resmi Mesir MENA pada Rabu pagi menyebutkan Moussa dan Abbas membahas melalui telepon hasil pertemuan darurat, yang diselenggarakan panitia tindak-lanjut gagasan perdamaian Arab di markas Liga Arab di Kairo, Mesir.
Menteri Kesejahteraan Isaac Herzog Israel di radio tentara pada Rabu meminta maaf setelah Israel meremehkan Biden, yang mengunjungi negara itu dengan mengumumkan rencana membangun 1.600 rumah lagi bagi warga Yahudi.
(bns/BNS/ant)
|
