Rabu, 10 Maret 2010 | 11:45 WIB
RI Bidik 'Investment Grade' Setahun Lagi
.jpg) (Vibizdaily-Polhukam) Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pihaknya akan berupaya agar peringkat 'Investment Grade' bisa diraih Indonesia kurang dari 1 tahun mendatang.
"Kami berupaya kurang dari 1 tahun investment grade bisa ditingkatkan," ujar Sri Mulyani dalam Foreign Press Gathering di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, Selasa malam (9/3/2010).
Menurut Sri Mulyani, para pemberi rating telah melihat APBN Indonesia yang sehat, bahkan melebihi negara lain. Begitu juga dengan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
"Mereka lebih melihat dari budget. Mereka bilang budget kita kesehatannya di atas rata-rata dibandingkan negara lain. Kapital tetap bagus karena kualitas ekonomi yang bagus," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu menyatakan Indonesia bisa mencapai investment grade jika bisa memperbaiki iklim investasi dan laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah.
"Kalau rating itu kan selalu menanyakan mengenai konsolidasi pendapatan daerah, kemudian ada risiko-risiko BUMN yang investor ingin tahu. Kita kan mulai dengan publikasi risiko fiskal, kemudian konsolidasi LKPP pusat dan daerah,kemudian aset mudah-mudahan lebih baik," ujarnya.
Untuk memperbaiki iklim investasi tersebut, lanjut Anggito, pemerintah mengusahakan insentif di sektor pajak dan menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pengembagan infrastruktur.
"Mulai dari UU pajak, memberikan insentif. Kemudian debottlenecking dari infrastruktur, itu kan dianggap Indonesia belum bisa maju karena masalah-masalah tanah itu belum terselesaikan. Kalau kita bisa menyelesaikan itu, mudah-mudahan bisa upgrade," harapnya.
Seperti diketahui, S&P pada Oktober 2009 lalu menaikan outlook Indonesia menjadi 'positif', dengan peringkat sovereign untuk utang valas dalam jangka panjang ke 'BB-' dan peringkat utang dalam rupiah ke 'BB+'. Kenaikan outlook itu sehubungan dengan ekspektasi pengurangan utang dan kehati-hatian manajeman fiskal yang dilakukan pemerintah.
(ma/MA/dtc)
|
