News

Perlukah MUI mengkaji fatwa untuk PUBG?

Player Unknown’s Battlegroynd menjadi perbincangan hangat setelah terjadi penembakan di christcrutch, Selandia Baru. Pelaku atas penembakan disebut terinspirasi dari salah satu game battle royale. Maka dari itu dari kejadian tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui lebih dalam mahdarat yang ditimbulkan dari permainan itu.

Kajian MUI seputar PUBG

MUI juga turut mengkaji pelarangan dari game tersebut yang memunculkan mahdarat. Wasekejen dari MUI, Muhammad Zaitun Rasmin mengatakan bahwa tim sedang mengumpulkan segala informasi terkait dari game tersebut. Jika dari hasil menyatakan bahwa game tersebut berpengaruh pada pelaku teroris maka game tersebut dilarang penggunaanya untuk kaum muslimin.

Menurut penuturannya meskipun hal tersebut bisa memicu mahdarat. Namun,tak lantas menetapkan hukum haram karena harus melalui proses pengkajian terlebih dahulu. Tidak secepat itu untuk menetapkan hukum hal tersebut. Menurut pandangannya bahwa MUI juga turut andil dalam penanganan terhadap kasus ini karena menyangkut kemaslahatan umat.

Jadi MUI tidak hanya berkaitan dengan hukum makanan maupun minuman tetapi hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Game PUBG juga dianalogikan sebagai kasus zina. Alqur’an secara jelas menyatakan bahwa tidak boleh mendekati zina karena akan menjatuhkan pada zina. Maka hal tersebut juga seperti PUBG jika membentuk pemain seperti pembunuh, teroris maka patut untuk dilarang penggunaanya. Muhammad Zaitun juga menerima aspirasi dari masyarakat dalam pengkajian pelarangan game tersebut.

Keputusan Kominfo dari Hasil Kajian MUI

Kominfo juga turut akan mengkaji dan menindaklanjuti pemblokiran game PUBG. Semuel Abrijani, Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi Kementrian Kominfo akan menunggu hasil dari kajian MUI. Samuel juga mengatakan bahwa telah berbincang dengan Asroun Ni’am selaku Deputi II Pengembangan Pemuda Kementrian Pemuda dan Olahraga terkait polemik ini. Kominfo juga turut terbuka atas saran dan masukan dari lembaga lain terhadap kasus ini. Jika dari pihak kominfo sebenarnya sudah ada pembatasan umur untuk game ini. Jika ada kemahdaratan lebih yang muncul maka akan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Pandangan lain juga diutarakan oleh ahli psikologi Universitas Indonesia, Anna Suryi Ariani, bahwa pelarangan tersebut dapat meminimalisir dari perilaku negatif seseorang. Menurutnya pula bahwa perilaku seseorang juga tidak semata-mata ditentukan dari faktor game tersebut. Ia juga mengingatkan MUI untuk sekalian mengaji dampak dari pelanggaran tersebut. Apalagi him yang semacam PUBG juga cukup banyak.

Sementara, pandangan lain dari MENPORA, Imam Nahwari bahwa MUI hendaknya melihat masalah tersebut secara komprehensif sebelum memutuskan fatwa karena hal ini juga akan berpengaruh terhadap e-sport Indonesia. Ia juga menuturkan tambahan bahwa elemen seperti operator dan atlet e sport untuk andil memberikan sumbangan terhadap pengkajian game tersebut. Meskipun demikian Nahwari juga tidak mempermasalahkan jika terjadi perbedaan antara MUI maupun atlet e sport dalam menangani game PUBG. MUI tentu mempunyai pandangan sendiri terkait sisi etik, hukum, dan moral.

Sedangkan dari perspektif pengguna game ini seperti yang diutarakan oleh  Iqbal Lazuardi. Ia berpendapat bahwa wacana pelarangan game ini tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan pelaku penembakan di Selandia Baru. Ia menjelaskan bahwa pelaku yang disebut terinspirasi dari game judi togel online tersebut belum diketahui secara jelas juntrungannya.

Menurutnya yang berbahaya bukan dari game PUBG melainkan dari kebencian yang disemai terus menerus di sosial media. Ia menjelaskan bahwa bermain game tersebut saat di waktu luang. Ia juga mengatakan bahwa ingin turut mengikuti turnamen e sport PUBG. Ia juga menambahkan perlunya kajian yang komprehensif dampak dati game ini.

 

Leave a Comment